PROFIL SINGKAT PPID

  • 17 Juli 2020

Pemerintah Kabupaten Melawi, Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, maka sejak tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Melawi telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 489/159 Tahun 2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi.

Struktur organisasi PPID di Pemerintah Kabupaten Melawi terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati selaku Pembina, Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID sebagai Pengarah, Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi selaku Tim Pertimbangan, Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi selaku Tim Pertimbangan, Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi selaku Tim Pertimbangan, Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi selaku Ketua PPID Utama, Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian Komunikasi, Informatika, LPSE dan Persandian Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi selaku Sekretaris, Kepala Bidang Analisis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring Evaluasi, Pelaporan, Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Melawi selaku Bidang Pengelohan Data dan Klasifikasi Informasi, Kepala Sub Bagian Humas dan Publikasi Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi selaku Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi selaku Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, dan Staf Bagian Humas dan Protokol selaku Bidang Pendukung Sekretariat PPID, serta Sekretaris OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi selaku PPID Pembantu.

Tugas pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Pemerintah Kabupaten Melawi dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi.

 

Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi Pemerintah Kabupaten Melawi mengacu pada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

7. Keputusan Bupati Melawi Nomor 489/159 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi

  • 17 Juli 2020