PROFIL BADAN PUBLIK

  • 14 Juni 2021

VISI, MISI, TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

Adapun visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Melawi Tahun 2022-2026, adalah:

MEWUJUDKAN KABUPATEN MELAWI ADIL - PANTAS – HEBAT DAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

Pernyataan visi Kabupaten Melawi 2022-2026 memiliki makna sebagai berikut:

  1. Adil

Mengandung makna dalam lima tahun ke depan membangunan Kabupaten Melawi untuk kehidupan masyarakat akan distribusikan kegiatan hasil pembangunan secara merata, menghilangkan kesenjangan antar wilayah dan menghilangkan diskriminasi berbagai bentuk ketidakadilan yang menyangkut hajat hidup orang banyak di Kabupaten Melawi.

2. Pantas

Mengandung makna kemampuan di dalam memimpin Kabupaten Melawi yang mana Calon Bupati dan Wakil Bupati, pernah menduduki jabatan di lembaga eksekutif dan legislatif, beberapa periode di Kabupaten Melawi untuk menuntaskan sinergi pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

3. Hebat

Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, berdaya saing, berwawasan ke depan, serta mengandung unsur partisipatif, akuntabel, transparan dan responsibilitas, akuntanbilitas, dan bersih, bebas korupsi, korupsi dan nepotisme, meningkatkan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat dan pendidikan dengan teknologi dan inovasi yang profesional.

 

Visi Kabupaten Melawi Tahun 2022-2026 merupakan visi yang sinergis dengan visi RPJPD Kabupaten Melawi Tahun 2000-2025, yaitu “Kabupaten Melawi Aman, Damai, Maju dan Sejahtera Dengan Pemerintahan Demokratis dan Berkeadilan Tahun 2025.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan beberapa Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Melawi Tahun 2022-2026, yaitu: 

  1. Menjadikan kabupaten Melawi sebagai kabupaten pertanian dan perkebunan;
  2. Mewujudkan Kabupaten Melawi yang terintegrasi, menuju desa mandiri, pembangunan ekonomi kerakyatan, menciptakan dunia usaha dan ramah investasi yang adil dan pro rakyat dengan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dengan konsep kelestarian lingkungan;
  3. Mewujudkan Kabupaten Melawi dengan pembangunan infrastruktur yang modern, merata, berkeadilan berkualitas dengan tetap melestarikan budaya dan kearifan lokal;
  4. Mewujudkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Melawi yang gratis dan berkualitas bagi masyarakat;
  5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berwibawa dan berkualitas dengan Prinsip Good Governance;
  6. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Melawi berbudaya, cerdas, mandiri dan inovatif dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul;

 

Adapun penjabaran misi dalam program kerja yaitu:

  1. Menjadikan Kabupaten Melawi sebagai kabupaten pertanian dan perkebunan;
  1. Mendorong dan meningkatkan industri kecil dan menengah dengan menyiapkan sarana dan prasarana pelatihan di sektor pertanian, perkebunan dan peternakan di Kabupaten Melawi.
  2. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pertanian guna memenuhi kebutuhan bahan baku agroindistri sekaligus memenuhi ketersediaan pangan masarakat dalam mendukung ketahanan pangan
  3. Meningkatkan usaha agribisnis dan agroindustri yang dikelola oleh Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)
  4. Terpenuhinya data dan Informasi pendukung peningkatan produksi pertanian, Keberadaan data maupun informasi guna mendukung upaya upaya peningkatan produksi (on-farm) sudah merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Kebutuhan data mulai dari data kondisi sumberdaya alam lahan, potensi komoditas, air irigasi, kondisi infrastruktur, kondisi cuaca, potensi serangan hama penyakit, peralatan bercocok tanam sampai dengan dokumen perencaanan program dan kegiatan serta rekomendasi rekomendasi teknis.
  5. Meningkatnya Unit Usaha Sarana Pertanian Dalam rangka melaksanakan misi mengembangkan agribisnis maka akan dikembangkan unit- unit usaha agribisnis dari hulu hingga hilir. Unit Usaha Sarana Pertanian merupakan suatu unit usaha agribisnis hulu yang akan ditingkatkan kwantitas maupun kaulitas/ nilai usahanya
  6. Meningkatnya Unit Usaha Pengolahan Hasil Pertanian Mengolah hasil pertanian menjadi produk setengah jadi maupun produk jadi                   (Agroindustri) akan dapat meningkatkan nilai tambah hasil pertanian
  7. Meningkatnya Lembaga Keuangan Tingkat Kelembagaan Petani. Permodalan merupakan salah satu subsistem dari sistem Agribisnis yakni sebagi sub sistem pendukung yang memegang peranan penting dalam pengembangan agribisnis.

 

  1. Mewujudkan Kabupaten Melawi yang terintegrasi, menuju desa mandiri, pembangunan ekonomi kerakyatan, menciptakan dunia usaha dan ramah investasi yang adil dan pro rakyat dengan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dengan konsep kelestarian lingkungan;
  1. Peningkatan kualitas dan kuantitas industri kecil dan menengah untuk peningkatan daya saing dan nilai tambah ekonomi kerakyatan baik skala nasional maupun internasional.
  2. Mendorong dan membangun tata kelola niaga dengan akses pemasaran hasil usaha industri kecil dan menengah yang kreatif dan luas dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dengan pendekatan budaya lokal di Kabupaten Melawi.
  3. Meningkatkan inovasi teknologi tepat guna yang berbasis pertanian, peternakan, perkebunan, guna terpenuhinya sandang pangan bagi masyarakat dengan pengelolaan sumberdaya alam dengan kelestarian lingkungan.
  4. Pembinaan dan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Koperasi, menyiapkan tenaga kerja terampil, serta hilirisasi produk unggulan daerah pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan pariwisata dengan teknologi tepat guna.
  5. Menyiapkan aksebilitas dan sistem lembaga keuangan untuk membangun usaha kreatif mikro produktif nilai tambah hasil pertanian primer baik produksi maupun pemasaran.
  6. Terwujudnya kawasan agropolitan untuk mendukung keberhasilan industri agroindustri pertanian primer (perkebunan, pertanian, peternakan).
  7. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan masyarakat dan dunia usaha dengan memberikan bantuan modal dan mematuhi protokol kesehatan new normal masa pandemi Covid-19.
  8. Meningkatkan komoditas unggulan dan mengoptimalkan industri pengolahan.
  9. Menuntaskan revitalisasi pasar tradisional untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi dari desa dan pemerataan pertumbuhan ekonomi.

 

  1. Mewujudkan Kabupaten Melawi dengan pembangunan infrastruktur yang modern, merata, berkeadilan berkualitas dengan tetap melestarikan budaya dan kearifan lokal;
  1. Menuntaskan pembangunan infrastruktur tempat ibadah yang belum selesai di Kabupaten Melawi.
  2. Terwujudnya pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi yang berkualitas dalam membuka akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintahan.
  3. Meningkatnya koneksifitas jaringan transportasi, jalan-jalan strategis untuk lintas ekonomi dan sosial untuk akses hasil bumi masyarakat yang mudah, murah dan cepat dalam rangka menurunkan kesenjangan antar wilayah sebagai bentuk pelayanan masyarakat di Kabupaten Melawi.
  4. Meningkatkan dan mendorong inovasi dalam pembangunan sarana dan prasarana ketersediaan air baku, listrik, dan jaringan telekomunikasi yang memadai di Kabupaten Melawi.
  5. Mengoptimalkan inovasi sistem penanggulangan desa tanggap bencana di wilayah Kabupaten Melawi.
  6. Mendorong percepatan pembangunan dermaga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pusat pertumbuhan ekonomi, sosial lainnya yang ada di Kabupaten Melawi.
  7. Meningkatkan inovasi sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.
  8. Mendorong terwujudnya ruang terbuka hijau dan kapasitas sarana publik di Kabupaten Melawi.
  9. Menyediakan pangan dan perumahan (bagi masyarakat miskin) yang sehat dan layak huni di Kubupaten Melawi.
  10. Mengoptimalkan desa tanggap Covid-19 untuk memutus mata rantai penyebaran yang dengan secara rutin melakukan evaluasi dan monitoring.
  11. Meningkatkan pembangunan dan perbaikan saluran irigasi untuk peningkatan produktifitas pertanian di Kabupaten Melawi.
  12. Memaksimalkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam merencanakan pembangunan yang berkeadilan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Melawi.
  13. Pengoptimalan Sumber-sumber pendanaan dari luar untuk Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Melawi.
  14. Mendorong Perubahan status kawasan perkampungan dikawasan hutan lindung sehingga menjadi hak milik.

 

  1. Mewujudkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Melawi yang berkualitas bagi masyarakat
  1. Meningkatkan dan mengoptimalkan pemenuhan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Melawi.
  2. Memberikan pelayanan berobat gratis bagi masyarakat tidak mampu (miskin) di Kabupaten Melawi.
  3. Meningkatkan kualitas tenaga medis yang profesional
  4. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat di seluruh Kabupaten Melawi.
  5. Membangun rumah singgah bagi warga masyarakat yang sakit dan ibu hamil dari wilayah pedalaman yang tidak mampu (miskin).
  6. Mengoptimalkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan dasar dan memberikan rujukan yang tidak bisa ditangani Puskesmas ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi.
  7. Mengontrol dan mengoptimalkan tata kelola jaminan kesehatan nasional dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat (BPJS/Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah) di Kabupaten Melawi.
  8. Pengembangan layanan kesehatan panggilan dengan menggunakan teknologi digital disertai dengan prasarana transportasi pelayanan roda dua, mobil dan kapal motor untuk menjangkau wilayah di Kabupaten Melawi.
  9. Peningkatan peran wanita dalam mengatasi masalah stunting (gizi buruk) di Kabupaten Melawi.
  10. Memberikan pendidikan gratis dan bantuan biaya pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa yang kurang mampu dan berprestasi di Kabupaten Melawi.
  11. Menyiapkan sarana dan parasana pendidikan yang memadai untuk meningkatkan pelayanan pendidikan di setiap jenjang pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Melawi
  12. Terwujudnya kualitas dan kompetensi tenaga pendidik yang profesional
  13. Pemerataan tenaga pendidik di seluruh Kabupaten Melawi
  14. Menyiapkan program pendidikan yang berbasis kearifan untuk wawasan kebangsaan yang berkebudayaan bagi masyarakat di Kabupaten Melawi.
  15. Mengoptimalkan pendidikan gratis bagi masyarakat di Kabupaten Melawi.
  16. Meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas dengan memanfaatkan jaringan teknologi komunikasi untuk menyebarluaskan informasi pendidikan yang dibutuhkan masyarakat.
  17. Membangun sekolah unggulan dan asrama bagi masyarakat yang tidak mampu dan berprestasi di Kabupaten Melawi.
  18. Mengembangkan pendidikan nonformal dengan membuka ruang belajar bagi masyarakat umum untuk menekan angka buta huruf di Kabupaten Melawi
  19. Mengoptimalkan perpustakaan keliling untuk membangun kecerdasan masyarakat di Kabupaten Melawi.

 

  1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berwibawa dan berkualitas dengan Prinsip Good Governance.

 

  1. Meningkatkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pelayanan secara terintegrasi dan mudah, responsif, terbuka dan akuntanbilitas di Kabupaten Melawi.
  2. Meningkatkan profesionalisme kemampuan aparatur dalam kinerja pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Melawi yang bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
  3. Mendukung dan mendorong penggunaan aplikasi sistem informasi digital yang modern untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, terukur dan terbuka.
  4. Menciptakan pusat informasi pelayanan publik dan sumber data yang memberikan informasi yang up to date (kekinian) untuk mengatasi masalah sosial ekonomi maupun politik yang dihadapi masyarakat, dunia usaha dan pemerintah di Kabupaten Melawi.
  5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dengan pendekatan semangat gotong-royong, sehingga tercipta kesadaran dan keserasian di dalam membangun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Melawi.
  6. Mewujudkan masyarakat yang harmonis dalam toleransi kerukunan hidup beragama, budaya dan aman dengan menumbuhkan sistem keamanan swakarsa dengan aparat keamanan secara berjenjang dan terkendali.
  7. Mendorong pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta masyarakat secara bersama-sama untuk menanggulangi dan memutus mata rantai Covid-19 di Kabupaten Melawi.
  8. Mendorong dan mengoptimalkan pembangunan jaringan pelayanan sosial yang ada di tengah kehidupan masyarakat di Kabupaten Melawi.
  9. Membentuk tim relawan dan solidaritas di desa dalam penanganan Covid-19 yang berdampak negatif dari sisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Melawi.

 

  1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Melawi berbudaya, cerdas, mandiri dan inovatif dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul;
  1. Menjadikan kota juang Nanga Pinoh sebagai pusat wisata, budaya dan sejarah berupa taman budaya dan rumah adat, bangunan sejarah peninggalan belanda, masjid jamik dan makam pahlawan.
  2. Pembangunan ruang terbuka publik berupa taman kota, pentas seni
  3. Mengoptimalkan perpustakaan keliling untuk membangun kecerdasan masyarakat di kabupaten Melawi.
  4. Menyiapkan program pendidikan yang berbasis kearifan lokal untuk wawasan kebangsaan yang berkebudayaan bagi masyarakat di kabupaten melawi.

TUGAS DAN FUNGSI

  1.  Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  2. DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
  3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  4. Sekretariat Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah kabupaten, serta mempunyai fungsi pengkoordinasianperumusan kebijakan pemerintah daerah;penyelenggaraan administrasi pemerintahan; pengelolaan sumberdaya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah daerah kabupaten; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara teknis operasional berada dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Kabupaten, yang mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meliputi urusan tata usaha dan penyiapan kelengkapan penyelenggaraan persidangan, pelayanan teknis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah atas usul inisiatif DPRD, serta mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan rumah tangga, ketertiban dan keamanan, tata usaha, organisasi dan ketatalaksanaan, perjalanan dinas aparatur, protokoler, urusan dalam dan kelengkapan DPRD serta Sekretariat DPRD Kabupaten; penyusunan program kerja dan penyelenggaraan urusan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten; penyiapan penyelenggaraan persidangan dan rapat-rapat, penyusunan risalah, catatan dan menyusun laporan hasil rapat, pertemuan dan kunjungan kerja DPRD; penyelenggaraan fasilitasi pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan DPRD, penyiapan rancangan Raperda atas usul inisiatif DPRD dan produk hukum DPRD lainnya serta menyelenggarakan urusan kehumasan; dan pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan DPRD.
  6. Dinas Daerah berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang bertugas melaksanakan kewenangan desentralisasi, serta mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; pemberian perizinan pelaksanan pelayanan umum; pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya; pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  7. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu, berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang dapat berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah. Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah, serta mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  8. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten, diangkat oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah Kabupaten dari Pegawai Negeri Sipil dan menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan Kabupaten di wilayah kerjanya yang meliputi bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan rakyat dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta urusan pelayanan umum lainnya yang diserahkan oleh Bupati. Adapun fungsinya adalah perencanaan, yang meliputi segala usaha dan kegiatan penyusunan program dan anggaran, pengendalian, monitoring dan evaluasi program kecamatan, serta pelaksanan statistik dan pelaporan penyelenggaraan program kecamatan dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, rumah tangga kecamatan serta urusan umum lainnya; penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan rakyat serta pelayanan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati, serta pelaksanaan tugas lainnya di bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta kesejahteraan rakyat yang diserahkan oleh Bupati. 

 

 

KANTOR BUPATI MELAWI

(SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI)

Jalan Provinsi Nanga Pinoh-Kotabaru KM 7, Nanga Pinoh, Telepon (0568) 22426,

 Fax (0568) 22221, Kodepos 79672, Email humprosetdamelawi@gmail.com

 

 

  • 14 Juni 2021