Pj. Sekda Kabupaten Melawi Mengikuti Rapat dengan Gubernur Kalimantan Barat

  • Selasa, 28 Juli 2020 - 07:25:53 WIB
  • Administrator
Pj. Sekda Kabupaten Melawi Mengikuti Rapat dengan Gubernur Kalimantan Barat

Pj. Sekda Kabupaten Melawi, Dra. Hj. Linda Purnama, M.Si mengikuti rapat bersama Gubernur Kalimantan Barat terkait realisasi anggaran dana transfer ke daerah dan dana desa, serta berbagai program terkait penanganan Covid-19 di wilayah Kalimantan Barat, Jumat (17/07).

Dalam paparannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan bahwa penyaluran BLT dan dana desa Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan 3 Juli 2020, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 189.054 KPM dan jumlah desa mencapai 2.184 desa. Sementara itu, penyaluran sub bidang DAK Fisik di Provinsi Kalimantan Barat untuk pagu DAK Fisik ke Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Barat sesuai PMK Nomor 35 Tahun 2020. Kriteria yang dibiayai dari cadangan DAK Fisik kepada peserta rapat, baik untuk kriteria umum maupun kriteria khusus.

Terkait Dana BOS pada 30 Juni 2020, baik Dana BOS Reguler, Dana BOS Afirmasi, maupun BOS kinerja, total pagu sebesar Rp. 1.277.932.360.000. Penyaluran Dana BOS dilakukan secara bertahap, yaitu Tahap I Sebesar 30 %, Tahap II paling cepat April sebesar 40 %, dan Tahap III paling cepat September sebesar 30%.

Dalam paparan tersebut juga disampaikan perkembangan pagu TKDD Provinsi Kalimantan Barat 2020 baik TKDD Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil SDA, Dana Alokasi Umum, Dana Insentif Daerah, DAK Fisik, DAK Non Fisik, serta Dana Desa dan berbagai program realisasi penyerapan anggaran dana transfer ke Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Terkait Penanganan Covid-19 yang diatur dalam Perpres 72/2020, penulis juga menyampaikan bahwa anggaran tersebut digunakan untuj menangani kesehatan, perlindungan sosial, UMKM, pembiayaan korporasi, sektoral K/L dan Pemda, serta untuk insetif usaha. Sebagaimana kita ketahui bersama dampak pandemik Global Covid-19 meliputi bidang kesehatan, sosial, ekonomi dan sektor keuangan. Oleh karena itu, maka Pemerintah menggelontorkan anggaran yang cukup untuk menangani dampak tersebut.

Sementara itu, dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, SH.,M.Hum mengingatkan kepada Bupati/Walikota dan jajarannya di Provinsi Kalimantan Barat untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait penyerapan anggaran agar dapat terus ditingkatkan.

Terkait kendala pelaksanaan APBN di Kalimantan Barat, antara lain pertama, kualitas perencanaan satker bertambah rendah dengan adanya perubahan kondisi keuangan negara pada bulan maret 2020. Kedua, sinkronisasi RKA-K/L rutin setiap tahun yang harusnya selesai di bulan Februari 2020, tertunda menunggu revisi pemotongan terpusat, realokasi dan refocussing. Ketiga, capaian realisasi anggaran rata-rata satker K/L sampai dengan minggu kedua bulan Mei 2020 masih relatif rendah di kisaran 31 %.

Agar tidak bermasalah, para Bupat/Walikota berkoordinasi dengan aparat hukum terkait, khususnya sepertu penyaluran dana desa', tegas Gubernur Kalimantan Barat, Sutamdji.

  • Selasa, 28 Juli 2020 - 07:25:53 WIB
  • Administrator

Berita Terkait Lainnya